Energi merupakan penggerak penting roda perekonomian dunia. Tak heran jika krisis harga minyak dunia menjelma menjadi krisis ekonomi global. Ini terjadi karena meningkatnya permintaan tidak dibarengi dengan peningkatan kemampuan produksi. Padahal, permintaan dunia dari taun ke tahun meningkat rata-rata 1,5 % atau sekitar 85 juta barel per hari. Hal ini diperparah dengan semakin menipisnya cadangan minyak bumi serta rendahnya angka keberhasilan dalam eksplorasi ladang minyak baru.Ketergantungan yang sangat tinggi terhadap konsumsi minyak bumi menyeret rakyat ke dalam posisi yang semakin terjepit. Terutama bagi rakyat kecil yang semakin tidak bisa bernafas. Kondisi ini setidaknya menyebabkan penurunan pendapatan riil di tingkat rumah tangga dan kepastian bagi usaha kecil menengah. Sektor transportasi mengalami guncangan. Para nelayan me’rumah’kan kapalnya karena tidak sanggup lagi membeli solar.
Jika memang pemerintah berdalih demi untuk menyelamatkan APBN-P 2008 , mengapa harus mengorbankan rakyat kecil dengan cara mengurangi subsidi BBM? Apakah tidak ada pemikiran lain yang bersifat jangka panjang? Karena itu, sekarang saatnya pemerintah menyusun rencana teknis dan target pengurangan penggunaan energi minyak ke renewable energy. Inilah yang tak pernah dilakukan pemerintah secara serius.
Ini terbukti dari ketidakseriusan dalam mewujudkan “Kebijakan Energi Nasional” pada tahun 2006. Dalam rumusannya, pemerintah mentargetkan proporsi pengurangan penggunaan energi minyak dari 52% menjadi hanya 20% pada tahun 2025. Kebijakan energi nasional tersebut juga mencanangkan proporsi penggunaan gas menjadi 30%, batubara 33%, dan renewable energy menjadi 17% di tahun 2025. Renewable energy yang dimaksud terdiri dari 5% biofuel 5% geothermal, 5% biomass-nuklir-hydrosolar-windpower dan 2% coal liquefaction.
Sebagai gambaran, setiap kenaikan harga minyak US$ 1/barrel, subsidi BBM bertambah Rp 3,15 triliun dan subsidi listrik bertambah Rp 620 milyar. Jadi, pemerintah harus mengeluarkan Rp 200 triliun per tahun untuk mensubsidi BBM dan listrik pada harga minyak US$ 90/barrel.
Ke depan, pemerintah harus lebih konsen mengembangkan energi alternatif. Misalnya, pengembangan geothermal. Cadangan energi geothermal di Indonesia saat ini mencapai sekitar 27 GWE atau setara dengan 12 billions barrel minyak. Sayangnya, pengembangan geothermal masih terganjal batasan harga jual listrik yang tak boleh lebih dari US$ 0,05 per KwH. Karena itu diperlukan insentifitas pada pengembangan geothermal, baik dari sisi fiskal mau pun struktur tarif.
Masih banyak sumber-sumber energi alternatif yang belum dieksplorasi oleh pemerintah, seperti tenaga nuklir berbahan baku uranium yang melimpah. Juga batubara termasuk derivatif product seperti CBM (Coal Bed Methane) yang saat ini diperkirakan memiliki cadangan yang sanagt besar. Dan sederatan energi alternatif lainnya seperti tenaga surya, microhydro, biodiesel, biogas, kincir, energi gelombang pasang dan angin. Yang dibutukan sekarang adalah kesediaan pemerintah mengakselerasi pengembangan energi alternatif dengan menggandeng potensi intelektual kampus. Sehingga tidak ada kata lain selain TOLAK KETERGANTUNGAN BBM.
Ariecemeng's Blog 